BPJS Kesahatan Vs KIS (kartu Indonesia Sehat)

Saat ini topik yang cukup ramai dibahas adalah diluncurkannya KIS atau Kartu Indonesia Sehat oleh Presiden Joko Widodo, hal ini merupakan bentuk komitmen presiden terhadap janji kampanyenya. Masyarakat awam umumnya menanggapi dengan positif dengan meluncurnya KIS, selain itu juga menambah tingkat kepercayaan terhadap presiden.

Namun tetap saja keputusan pemerintah selalu dibarengi dengan munculnya polarisasi opini di tengah masyarakat. Umumnya ada 2 (dua) pertanyaan yang muncul dari peluncuran KIS ini; Pertama adalah Bagaimana bisa Presiden meluncurkan program berskala Nasional begitu cepat di awal-awal fase pemerintahan, di mana kabinet pun baru saja terbentuk? Kedua adalah di mana posisi KIS terhadap program Jaminan Sosial Kesehatan yang sudah berjalan yaitu BPJS Kesehatan?

Pertanyaan pertama mungkin akan cukup sulit dijawab karena itu adalah keputusan politis pemerintahan saat ini, karena itu mari kita coba menjawab pertanyaan ke-dua terlebih dahulu.

Muncul opini yang salah di tengah masyarakat tentang perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS, KIS dianggap sebagai BPJS tanpa iuran. Masyarakat menganggap BPJS Kesehatan mewajibkan semua peserta membayar iuran wajib bulanan, sehingga KIS dipandang sebagai terobosan karena masyarakat kurang mampu pun tetap dapat merasakan manfaat BPJS. Pandangan itu adalah salah besar, BPJS memang mewajibkan semua peserta membayar iuran bulanan kecuali masyarakat kurang mampu. Iuran masyarakat kurang mampu dibayar oleh pemerintah atau dikenal dengan istilah Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Menurut informasi yang saya dapat dari dua media ternama [1][2], KIS merupakan program yang membungkus jaminan kesehatan bagi PBI. Pada awalnya tentu akan sedikit membingungkan bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan, namun jangan khawatir seharusnya tidak akan terjadi perubahan dari program ini. Dengan dibedakannya nama jaminan kesehatan PBI semoga pelayanan kesehatan bagi mereka menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan memudahkan pelayanan.

Fakta bahwa KIS bukanlah hal baru melainkan hanya membungkus jaminan kesehatan bagi PBI, membuat kita dapat menjawab pertanyaan bagaimana pemerintah dapat meluncurkan program ini dengan cepat (walaupun hanya di Jakarta pada awalnya). Yang menarik bagi saya adalah bagaimana cerdiknya Presiden Joko Widodo membuat dan mewujudkan janji politik menggunakan program yang dibuat oleh pemerintahan lama – yang secara teknis adalah lawan politisnya-.

Untuk program jaminan kesehatan dapat dengan mudah diwujudkan karena infrastrukturnya memang sudah ada. Namun saat ini saya mulai bertanya-tanya bagaimana program lain seperti KIP dan KKS dapat diwujudkan dengan sangat cepat, ada yang mau berbagi untuk menjawab?

[1] http://news.detik.com/read/2014/11/03/124000/2737227/10/1/ini-yang-perlu-anda-ketahui-soal-kartu-indonesia-sehat

[2] http://bisnis.liputan6.com/read/2128190/apa-itu-kartu-indonesia-sehat-dan-kartu-indonesia-pintar?p=2

2 thoughts on “BPJS Kesahatan Vs KIS (kartu Indonesia Sehat)

  1. Kalau ditanya mengapa kartu-kartu sakti tersebut bisa segera terbit, jawabnya: lagi ‘ada duit’ dan lagi ‘pengen’; dan ada beberapa pihak berbeda yang terlibat.

    Sebagai contoh, di Jepang seorang warga cuma butuh 2+1 kartu wajib: kartu tanda penduduk, kartu asuransi regional, kartu (cash card) bank. Tapi kenyataannya kebanyakan dari warga Jepang punya dompet khusus kartu yang isinya berbagai macam kartu (bukan kartu mainan, lho) berjumlah belasan (umumnya kartu anggota untuk berbagai pusat perbelanjaan/jasa).
    Sebenarnya, cukup dengan kartu tanda penduduk (negara) dan kartu asuransi regional (tingkat municipal) seorang warga bisa mendapatkan berbagai macam hak sebagai warga semestinya.

    Sedangkan di Amerika, seorang cuma butuh Social Security Number untuk (secara hukum) hidup; jumlah kartu = 1.

    Dari sini bisa ditilik bahwa satu kartu berguna untuk satu “perusahaan” di mana kita bisa mendapat benefit.

    Dengan KIS, KIP, dan KKS yang menambah KTP; berarti kita punya tiga pihak berbeda di mana kita bisa minta benefit, yang masing-masing punya sumber dana berbeda. Jokowi sendiri mengakui bahwa sebagian besar sumber dana berasal dari CSR beberapa BUMN. Nah, tuh… BUMN mana saja yang pegang duitnya?

    Proyek pengadaan kartu-kartu ini juga bisa dibilang menguntungkan dan sedikit resiko: basis data yang sudah ada bisa digunakan lagi (dengan modifikasi yang diharapkan sedikit), harga yang relatif lebih murah (dibanding extra-vitalisasi sistem transportasi, misal, yang bakal menarik kebolehjadian skandal korupsi lebih besar), punya eksposur ke media yang lebih catchy, dan potensi skalabilitas yang cukup besar.

    Tentunya, kematangan perencanaan, implementasi, dan kemangkus-sangkilan kartu-kartu ini perlu dicoba dan diawasi, terus menerus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s